Indonesia disebut sebagai negara paling bahagia di dunia berdasarkan survei persepsi global yang dilakukan oleh dengan Harvard University dan Gallup. Klaim ini bahkan membuat Presiden Prabowo Subianto terharu, sekaligus bingung, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum hidup sejahtera secara ekonomi. Fenomena ini penting dibaca secara lebih kritis agar publik tidak salah memahami makna kebahagiaan.

Survei ini adalah survei persepsi berdasarkan perasaan subjektif, bukan kondisi hidup secara objektif. Sementara itu, laporan seperti World Happiness Report justru menempatkan Indonesia di posisi menengah karena menggunakan indikator kesejahteraan yang lebih konkret, seperti pendapatan per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan memilih, hingga persepsi terhadap korupsi.Dua data ini tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa saling meniadakan, tetapi berbicara tentang hal yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, tingginya rasa syukur, budaya gotong royong, dan kedekatan sosial membuat masyarakat relatif mampu merasa bahagia di tengah keterbatasan. Namun, kebahagiaan semacam ini tidak boleh disamakan dengan kesejahteraan. Indonesia mungkin unggul dalam rasa syukur, tetapi masih tertinggal dalam kualitas hidup. Karena itu, data kebahagiaan seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan alasan untuk mengabaikan pekerjaan rumah dari kesejahteraan, ketimpangan, kesehatan mental, dan kualitas layanan publik.